PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) optimistis mampu menyalurkan kredit senilai Rp5 triliun dari penempatan uang negara. Padahal, selama ini porsi penyaluran kredit konsumsi lebih besar dibandingkan produksi.
Head of Corporate Secretary Division Bank BJB Widi Hartoto mengatakan perseroan mendapatkan penempatan uang negara senilai Rp2,5 triliun dengan leverage sebanyak dua kali yakni penyaluran pembiayaan senilai Rp5 triliun.
Saat ini, bunga penempatan BJBR adalah sebesar 3,2% yang digunakan untuk pembiayaan produktif termasuk membantu BPR. Nantinya, bunga kredit dari penempatan uang negara tersebut akan lebih rendah dari bunga pembiayaan saat ini. Adapun porsi kredit konsumer BJBR mencapai 70% dari total kredit.
“Yang pasti [penyaluran kredit dari penempatan uang negara] ke sektor produktif baik mikro maupun komersial, termasuk juga BPR,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/7/2020).
Seperti diketahui, pada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemerintah menempatkan dana untuk pemulihan ekonomi nasional kepada bank pembangunan daerah (BPD) dengan total anggaran yang disiapkan Rp20 triliun.
Pada fase awal ini, ada tujuh BPD yang dititipi dana sebanyak Rp11,5 triliun. Porsi terbanyak yakni diberikan untuk Bank BJB sebesar Rp2,5 triliun. Bank lainnya yakni Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank Jatim masing-masing sebesar Rp2 triliun, dan Bank Sulutgo Rp1 triliun.
Adapun, dua BPD lainnya masih sedang dievaluasi untuk penempatan dana tersebut, yaitu BPD Bali dan BPD DIY dengan alokasi masing-masing Rp1 triliun. Tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk mendorong ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.
Dana ini juga diharapkan bisa disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor-sektor produktif oleh BPD dengan leverage hingga dua kali lipat dan dengan suku bunga yang lebih rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah menempatkan dana sekitar Rp11,5 triliun di tujuh bank pembangunan daerah (BPD). Penempatan dana di BPD ini merupakan tahap kedua. Tahap pertama ditempatkan di bank himpunan milik negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana yang sudah disiapkan untuk penempatan tahap kedua ini adalah sebesar Rp20 triliun.
“Total anggaran untuk BPD yang sudah siap disalurkan Rp11,5 triliun, dengan suku bunga sama seperti ke Himbara, 80% dari suku bunga repo,” katanya, Senin (27/7/2020).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penempatan dana ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam menangani pandemi Covid-19.
“Dengan penempatan dana ini diharapkan penyaluran dana dari BPD bisa mempercepat pemulhan ekonomi di daerah,” jelasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengatakan, dengan penempatan dana ini, BPD bisa membantu pemerintah dan mengakselerasi dana ini ke BPR di wilayah masing-masing. (sumber: bisnis.com)
